1. Dalam mencapai tujuan politik bebas aktif,
Indonesia pada dasarnya menjalankan politik ....
A. netral
B. damai
C. isolasi
D. terpadu
E. nasional
2. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan negara lain atau subjek hukum
internasional lain guna mewujudkan tujuan nasional, disebut ....
A. kerja sama intemasional
B. perjanjian internasional
C. hubungan diplomatik
D. hubungan luar negeri
E. politik luar negeri
3. Pada dasarnya politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengabdi pada kepentingan ....
A. nasional
B. internasional
C. manusia
D. dunia
E. PBB
4. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar
negeri di negeri asing adalah ....
A. Presiden Indonesia
B. Menteri Luar Negeri
C. Dubes Luar Biasa
D. Corp Consulat
E. Corp Diplomatik
5. Maksud dari perjanjian internasional ialah ....
A. netral
B. damai
C. isolasi
D. terpadu
E. nasional
2. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan negara lain atau subjek hukum
internasional lain guna mewujudkan tujuan nasional, disebut ....
A. kerja sama intemasional
B. perjanjian internasional
C. hubungan diplomatik
D. hubungan luar negeri
E. politik luar negeri
3. Pada dasarnya politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengabdi pada kepentingan ....
A. nasional
B. internasional
C. manusia
D. dunia
E. PBB
4. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar
negeri di negeri asing adalah ....
A. Presiden Indonesia
B. Menteri Luar Negeri
C. Dubes Luar Biasa
D. Corp Consulat
E. Corp Diplomatik
5. Maksud dari perjanjian internasional ialah ....
A. Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum dalam negeri oleh sepihak negara.
B. Sebuah
perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang
berupa negara atau organisasi internasional.
C. Sebuah perjanjian
yang dibuat diatas hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara
atau organisasi internasional.
D. Sebuah perjanjian yang dibuat diatas hukum dalam negeri oleh
sepihak negara.
E. Sebuah perjanjian yang dibuat
dibawah hukum internasional oleh sepihak negara.
6. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum
tertentu, pengertian tersebut dikemukakan oleh....
A. G. Schwarzenberger
B. Oppenheimer-Lauterpacht
C. Konferensi Wina
tahun 1969
D. Pasal 38 ayat 1
Piagam Mahkamah Internasional
E. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja
SH.LL.M
7. Hal-hal yang menyebabkan
dibatalkannya suatu perjanjian, kecuali....
A. Adanya
mufakat
B. Adanya
kecurangan
C. Adanya ancaman dari sebelah pihak
D. Ada pihak
yang dirugikan
E. Terjadinya
pelanggaran
8. Hal-hal yang
menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian
adalah ....
A. Salah satu pihak ingin mengakhiri
B. Habisnya masa
perjanjian
C. Bertambahnya anggota
D. Tidak ada pihak yang
dirugikan
E. Terjadinya pelanggaran
9. Di bawah ini tempat
perjanjian Indonesia-Australia mengenai batas wilayah antara Indonesia dan
Papua Nugini ditandatangani di .....
A. Bandung D.
Jakarta
B. Bali E. Australia
C. Papua Nugini
10. Berikut yang
tidak termasuk dalam proses perjanjian internasional menurut UU no.24 thn 2000
ialah ....
A. Tahap deklarasi
B. Tahap
penerimaan
C. Tahap
pengesahan
D. Tahap
penjajakan
E. Tahap perundingan
11. Berikut ini yang tidak termasuk sumber hukum
internasional adalah ....
A. Prinsip-prinsip
hukum umum
B. Traktat, asas-asas
hukum
C. Perjanjian
internasional
D. Hubungan
internasional
E. Keputusan pengadilan
12. Tokoh yang pertama kali
mengemukakan Politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif ialah ...
A. Moh. Hatta D. M. Nasir
B. Soekarno E. Mr. Asaad
C. D.N. Aidit
13. Tahap terakhir dalam perjanjian Internasional yaitu ....
A. Pengesahan
B. Pengikatan diri
C. Penandatanganan
D. Internalisasi
E. Perundingan
14. Di bawah ini negara-negara
pendiri ASEAN ialah ...
A. Filipina, Vietnam, Laos, Indonesia, dan Singapura
B. Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Laos
C. Laos,
Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja
D. Filipina,
Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand
E. Thailand,
Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Kamboja
15. Di bawah ini perwakilan dari
negara Indonesia dalam penanda tangan deklarasi bangkok adalah ....
A. Ki Hajar Dewantara
B. Adam Malik
C. Moh. Hatta
D. Sultan Hamengkubuwono IX
E. Ir.
Soekarno
16. Pemerintah raja adalah undang-undang dan kehendak raja adalah kehendak rakyat,
terdapat dalam bentuk pemerintahan ....
A. republik absolut
B. republik konstitusional
C. monarkhi absolut
D. monarkhi konstitusional
E. okhlokrasi
17. Azas dari demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah:
A. keseimbangan hak dan kewajiban
B. tepo seliro dan tenggang rasa
C. kekeluargaan dan musyawarah
D. kedaulatan rakyat yang berketuhanan
E. gotong royong dan kemanusiaan
18. Salah satu kebaikan dalam penerapan desentralisasi pada negara kesatuan adalah:
A. dapat mengatasi ketimpangan yang ada
B. demokratisasi berjalan dengan bebas
C. mudah dalarn mengontrol setiap wilayah
D. birokrasi berjalan efektif dan efisien
E. dapat menghemat biaya anggaran negara.
19. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan
eksekutif adalah
A. presidensial
B. parlementer
C. konstitusional
D. referendum
E. republik absolut
20. Suatu kabinet yang dibentuk di luar campur tangan DPR, menteri-menteri yang dipilih
oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, disebut ...
A. kabinet parlementer
B. kabinet ministerial
C. kabinet presidential
D. kabinet ekstraparlementer
E. kabinet koalisi
21. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah
A. tumbuh suburnya praktik KKN
B. ditinggalkannya pembangunan fisik
C. para pejabatnya sangat profesional
D. bahan kebutuhan pokok sulit didapat
E. iklim usaha tidak didukung keamanan
22. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak
diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah ....
A. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
B. pemerintahan sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
C. perdana menteri berkuasa untuk mengganti menteri-menterinya tanpa
D. kekuasaan kepata negara bersifat mutlak
E. merupakan sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju
23. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebenamya adalah ....
A. Presiden bersama dan DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden dan Perdana Menteri
D. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya
E. Kepala negara dan perdana menteri
24. Dalam pelaksanaannya dasar bentuk pemerintahan republik dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu
A. demokratis dan konstitusional
B. parlementer dan ekstra parlementer
C. presidensial dan ekstra presidensial
D. absolut dan konstitusional
E. kerakyatan dan kekaisaran
25. Dalam sebuah sistem, unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang ada berfungsi
sebagai
A. pembentuk kesatuan secara keseluruhan
B. pengikat kuat terbentuknya sistem
C. penghubung yang tidak terpisahkan
D. perekat yang harus ada dan kuat
E. petunjuk terjadinya sebuah proses
26. Pembagian fungsi negara Montesquieu, lebih dikenal dengan teori .
A. Caturpraja
B. Pancapraja
C. Sadpraja
D. Trias Politica
E. Bicameral
27. Titik tolak pertumbuhan negara secara primer, diawali dengan
A. bentuk negara yang paling sederhana
B. perjanjian di antara rakyat itu sendiri
C. perjanjian antara rakyat dengan penguasa
D. tumbuhnya suku-suku menjadi kerajaan
E. kehidupan bangsa-bangsa yang beradab
28. Pemerintah dalam arti sempit mencakup
A. MPR, Presiden, dan Menteri
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden, DPR, dan Wakil Presiden
D. MPR, DPR, dan Presiden
E. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
29. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah Agung terhadap putusan
Hakim bawahnya, dinamakan ....
A. banding
B. judicial review
C. kasasi
D. grasi
E. amnesti
30. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbang
landasan hukumnya juga ...
A. kegunaannya
B. hasilnya
C. kepastiannya
D. kepentingannya
E. subjeknya
31. Kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945 yang menyangkut bidang politik
adalah
A. membayar pajak
B. mencari pekerjaan
C. belajar yang baik
D. membela negara
E. mengembangkan kebudayaan
32. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah ...
A. pasal 4
B. pasal 18
C. pasal 27
D. pasal 26
E. pasal 37
33. Salah satu unsur ideology terbuka yang berlaku dalam masyarakat adalah ....
A. adanya perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib
B. peraturan yang bersifat memaksa
C. kemampuan akal membedakan yang baik dan buruk
D. tata krama atau etika pergaulan
E. perintah dan larangan yang tertuang dalam kitab suci masing-masing negara
34. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan
cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara, disebut
A. Hukum Administrasi negara
B. Hukum Pidana
C. Hukum Tata Usaha Negara
D. Hukum Acara
E. Hukum Perdata
35. Apakah yang menjadi perbedaan pokok antara ide dan kenyataan ?
A. bentuknya
B. fungsinya
C. kepentingannya
D. pelaksanaannya
E. situasinya
36. Sistem negara yang menjalankan kekuasaan secara otoriter disebut sistem....
A. absolut
B. tirani
C. tunggal
D. demokratis
E. komunis
37. Berikut ini lembaga pemerintahan di Indonesia, kecuali ...
A. Legislatif
B. Eksaminatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Adjudikatif
38. Salah satu peran peran pemerintah dalam memperbesar pendapatan negara dengan ....
A. melaksanakan GBHN dengan baik
B. ikut mencerdaskan masyarakat
C. mendorong tumbuhnya clean governance
D. pengadaan program sertifikasi bagi Guru dan Dosen
E. memperjuangkan sendi-sendi keadilan
39. Pemerintah selalu mengabdi pada kepentingan rakyat dan harus melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan, hal ini merupakan bukti bahwa rakyat adalah ....
A. Pemilik saham atas negara
B. Mitra pemerintahan dalam menjalankan eksekutif
C. Kelompok yang harus diwaspadai
D. Pemegang kdaulatan negara
E. Pelaksana kedaulatan negara
40. Beriktit ini adalah fungsi lembaga konstitutif kecuali...
A. Mengawasi palaksanaan undang-undang
B. Menguji materi perundangan
C. Mengusulkan bentuk materi formal perundangan
D. Justifikasi pelaksanaan RUU
E. Melaksanakan pencabutan undang-undang yang telah batal demi hukum
16. Pemerintah raja adalah undang-undang dan kehendak raja adalah kehendak rakyat,
terdapat dalam bentuk pemerintahan ....
A. republik absolut
B. republik konstitusional
C. monarkhi absolut
D. monarkhi konstitusional
E. okhlokrasi
17. Azas dari demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah:
A. keseimbangan hak dan kewajiban
B. tepo seliro dan tenggang rasa
C. kekeluargaan dan musyawarah
D. kedaulatan rakyat yang berketuhanan
E. gotong royong dan kemanusiaan
18. Salah satu kebaikan dalam penerapan desentralisasi pada negara kesatuan adalah:
A. dapat mengatasi ketimpangan yang ada
B. demokratisasi berjalan dengan bebas
C. mudah dalarn mengontrol setiap wilayah
D. birokrasi berjalan efektif dan efisien
E. dapat menghemat biaya anggaran negara.
19. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan
eksekutif adalah
A. presidensial
B. parlementer
C. konstitusional
D. referendum
E. republik absolut
20. Suatu kabinet yang dibentuk di luar campur tangan DPR, menteri-menteri yang dipilih
oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, disebut ...
A. kabinet parlementer
B. kabinet ministerial
C. kabinet presidential
D. kabinet ekstraparlementer
E. kabinet koalisi
21. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah
A. tumbuh suburnya praktik KKN
B. ditinggalkannya pembangunan fisik
C. para pejabatnya sangat profesional
D. bahan kebutuhan pokok sulit didapat
E. iklim usaha tidak didukung keamanan
22. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak
diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah ....
A. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
B. pemerintahan sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
C. perdana menteri berkuasa untuk mengganti menteri-menterinya tanpa
D. kekuasaan kepata negara bersifat mutlak
E. merupakan sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju
23. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebenamya adalah ....
A. Presiden bersama dan DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden dan Perdana Menteri
D. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya
E. Kepala negara dan perdana menteri
24. Dalam pelaksanaannya dasar bentuk pemerintahan republik dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu
A. demokratis dan konstitusional
B. parlementer dan ekstra parlementer
C. presidensial dan ekstra presidensial
D. absolut dan konstitusional
E. kerakyatan dan kekaisaran
25. Dalam sebuah sistem, unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang ada berfungsi
sebagai
A. pembentuk kesatuan secara keseluruhan
B. pengikat kuat terbentuknya sistem
C. penghubung yang tidak terpisahkan
D. perekat yang harus ada dan kuat
E. petunjuk terjadinya sebuah proses
26. Pembagian fungsi negara Montesquieu, lebih dikenal dengan teori .
A. Caturpraja
B. Pancapraja
C. Sadpraja
D. Trias Politica
E. Bicameral
27. Titik tolak pertumbuhan negara secara primer, diawali dengan
A. bentuk negara yang paling sederhana
B. perjanjian di antara rakyat itu sendiri
C. perjanjian antara rakyat dengan penguasa
D. tumbuhnya suku-suku menjadi kerajaan
E. kehidupan bangsa-bangsa yang beradab
28. Pemerintah dalam arti sempit mencakup
A. MPR, Presiden, dan Menteri
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden, DPR, dan Wakil Presiden
D. MPR, DPR, dan Presiden
E. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
29. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah Agung terhadap putusan
Hakim bawahnya, dinamakan ....
A. banding
B. judicial review
C. kasasi
D. grasi
E. amnesti
30. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbang
landasan hukumnya juga ...
A. kegunaannya
B. hasilnya
C. kepastiannya
D. kepentingannya
E. subjeknya
31. Kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945 yang menyangkut bidang politik
adalah
A. membayar pajak
B. mencari pekerjaan
C. belajar yang baik
D. membela negara
E. mengembangkan kebudayaan
32. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah ...
A. pasal 4
B. pasal 18
C. pasal 27
D. pasal 26
E. pasal 37
33. Salah satu unsur ideology terbuka yang berlaku dalam masyarakat adalah ....
A. adanya perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib
B. peraturan yang bersifat memaksa
C. kemampuan akal membedakan yang baik dan buruk
D. tata krama atau etika pergaulan
E. perintah dan larangan yang tertuang dalam kitab suci masing-masing negara
34. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan
cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara, disebut
A. Hukum Administrasi negara
B. Hukum Pidana
C. Hukum Tata Usaha Negara
D. Hukum Acara
E. Hukum Perdata
35. Apakah yang menjadi perbedaan pokok antara ide dan kenyataan ?
A. bentuknya
B. fungsinya
C. kepentingannya
D. pelaksanaannya
E. situasinya
36. Sistem negara yang menjalankan kekuasaan secara otoriter disebut sistem....
A. absolut
B. tirani
C. tunggal
D. demokratis
E. komunis
37. Berikut ini lembaga pemerintahan di Indonesia, kecuali ...
A. Legislatif
B. Eksaminatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Adjudikatif
38. Salah satu peran peran pemerintah dalam memperbesar pendapatan negara dengan ....
A. melaksanakan GBHN dengan baik
B. ikut mencerdaskan masyarakat
C. mendorong tumbuhnya clean governance
D. pengadaan program sertifikasi bagi Guru dan Dosen
E. memperjuangkan sendi-sendi keadilan
39. Pemerintah selalu mengabdi pada kepentingan rakyat dan harus melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan, hal ini merupakan bukti bahwa rakyat adalah ....
A. Pemilik saham atas negara
B. Mitra pemerintahan dalam menjalankan eksekutif
C. Kelompok yang harus diwaspadai
D. Pemegang kdaulatan negara
E. Pelaksana kedaulatan negara
40. Beriktit ini adalah fungsi lembaga konstitutif kecuali...
A. Mengawasi palaksanaan undang-undang
B. Menguji materi perundangan
C. Mengusulkan bentuk materi formal perundangan
D. Justifikasi pelaksanaan RUU
E. Melaksanakan pencabutan undang-undang yang telah batal demi hukum
1. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum
Internasional, setelah perundingan selesai dilanjutkan kepada tahap berikutnya,
yaitu ....
A. Negotiation D. Exchange of notes
B. Conferency E.
Ratification
C. Signature
2. Ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
merupakan ..... politik luar negeri Indonesia.
A. Tujuan D. Tugas Pokok
B. Sasaran
E. Kepentingan
C. Cita-cita
3. Di bawah ini sarana yang dapat dipergunakan
oleh negara-negara dalam melakukan hubungan internasional menurut J. Frankel, kecuali
....
A. Diplomasi D.
Sosialisasi
B. Ekonomi E.
Propaganda
C. Kekuatan Militer
4. Organisasi ASEAN didirikan
pada ....
A. 18 Agustus 1945
B. 1 Juni 1945
C. 28 Oktober 1928
D. 17 Agustus 1945
E. 8 Agustus 1967
5. Arah politik luar negeri bebas aktif
berorientasi dan menitikberatkan pada hal
A. solidaritas antara negara-negara persernakmuran
B. peningkatan kemandirian bangsa lain
C. upaya menjadikan Indonesia dikenal dunia
D. kerja sama internasional bagi kesejahteraan pejabat
E. upaya dan strategi mencapai tujuan nasional
6. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang dimaksud kebudayaan bangsa adalah ....
A. kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat
B. seluruh kebudayaan yang Aa di Indonesia
C. kebudayaan daerah yang masih terpelihara
D. perpaduan unsur budaya daerah dengan budaya asing
E. kebudayaan yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia
7. Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya
Ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia bertujuan ....
A. meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara
B. peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan
C. mewujudkan masyarakat adil dan makmur
D. memajukan kesejahteraan umum
E. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
8. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonmi kerakyatan mengutamakan ....
A. pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
B. tiap-tiap warga negara memperolch apa yang dituntutnya
C. tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah
D. dapat menikmati hidup terhormat dan tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
E. memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya.
9. Berikut ini merupakan masalah yang rawan yang perlu mendapat perhatian, kecuali ....
A. masalah kesenjangan sosial
B. tingkat pendidikan yang rendah
C. budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme
D. ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai
E. kerusakan lingkungan hidup
10. Berikut ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan usaha mewujudkan
keadilan sosial, kecuali...
A. tiap-tiap orang memperoleh haknya
B. pemenuhan kebutuhan materiil bagi seluruh rakyat
C. unsur pernimpin perusahaan yang bertanggung jawab
D. unsur pengendalian usaha dari negara
E. unsur peningkatan kemakmuran rakyat
11. Keadilan sosial dalam good governance (kebijakan pemerintah yang baik) terimplementasi
dalam:
A. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
B. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
C. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
D. program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
E. pemberian otonomi daerah
12. Perubahan suatu bangsa menuju kearah kondisi yang lebih baik atau buruk pada
hakikatnya
A. ditentukan dalam kerjsama regional
B. sangat dipengaruhi oleh situasi dunia
C. ditentukan oleh situasi negara-negara tetangga
D. tergantung dari usaha bangsa itu sendiri
E. sangat ditentukan oleh kebijakan global
13. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ....
A. adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Baru
B. utang luar negeri yang amat besar samliai tidak terbayar
C. para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
D. untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
E. jatuhnya kepereayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
14. Disebut apakah istilah yang digunakan hakim dalam melakukan putusan perkara ?
A. Yurisprudensi
B. opportunitas
C. legalitas
D. putusan sela
E. vonis
15. Hal positif dari model pemerintahan demokrasi adalah
A. rakyat menjadi pemilik negara
B. kebijakan memihak rakyat
C. presiden dipilih oleh rakyat
D. rakyat menjadi pelaksana pemerintah melalui pemilu
E. adanya proses pemilu
A. solidaritas antara negara-negara persernakmuran
B. peningkatan kemandirian bangsa lain
C. upaya menjadikan Indonesia dikenal dunia
D. kerja sama internasional bagi kesejahteraan pejabat
E. upaya dan strategi mencapai tujuan nasional
6. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang dimaksud kebudayaan bangsa adalah ....
A. kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat
B. seluruh kebudayaan yang Aa di Indonesia
C. kebudayaan daerah yang masih terpelihara
D. perpaduan unsur budaya daerah dengan budaya asing
E. kebudayaan yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia
7. Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya
Ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia bertujuan ....
A. meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara
B. peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan
C. mewujudkan masyarakat adil dan makmur
D. memajukan kesejahteraan umum
E. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
8. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonmi kerakyatan mengutamakan ....
A. pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
B. tiap-tiap warga negara memperolch apa yang dituntutnya
C. tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah
D. dapat menikmati hidup terhormat dan tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
E. memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya.
9. Berikut ini merupakan masalah yang rawan yang perlu mendapat perhatian, kecuali ....
A. masalah kesenjangan sosial
B. tingkat pendidikan yang rendah
C. budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme
D. ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai
E. kerusakan lingkungan hidup
10. Berikut ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan usaha mewujudkan
keadilan sosial, kecuali...
A. tiap-tiap orang memperoleh haknya
B. pemenuhan kebutuhan materiil bagi seluruh rakyat
C. unsur pernimpin perusahaan yang bertanggung jawab
D. unsur pengendalian usaha dari negara
E. unsur peningkatan kemakmuran rakyat
11. Keadilan sosial dalam good governance (kebijakan pemerintah yang baik) terimplementasi
dalam:
A. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
B. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
C. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
D. program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
E. pemberian otonomi daerah
12. Perubahan suatu bangsa menuju kearah kondisi yang lebih baik atau buruk pada
hakikatnya
A. ditentukan dalam kerjsama regional
B. sangat dipengaruhi oleh situasi dunia
C. ditentukan oleh situasi negara-negara tetangga
D. tergantung dari usaha bangsa itu sendiri
E. sangat ditentukan oleh kebijakan global
13. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ....
A. adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Baru
B. utang luar negeri yang amat besar samliai tidak terbayar
C. para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
D. untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
E. jatuhnya kepereayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
14. Disebut apakah istilah yang digunakan hakim dalam melakukan putusan perkara ?
A. Yurisprudensi
B. opportunitas
C. legalitas
D. putusan sela
E. vonis
15. Hal positif dari model pemerintahan demokrasi adalah
A. rakyat menjadi pemilik negara
B. kebijakan memihak rakyat
C. presiden dipilih oleh rakyat
D. rakyat menjadi pelaksana pemerintah melalui pemilu
E. adanya proses pemilu
16. Organisasi yang bertujuan mengukuhkan
pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik
adalah ...
A. APEC D. FAO
B. OKI E.
IMO
C. ASEAN
17. Ketika
Perang Dingin, negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat secara umum
berpaham ....
A. Aristokrasi D. Monarki
B. Theokrasi E. Komunisme
C. Liberal
18. Lembaga yang mengurusi hubungan luar negeri
suatu negara yaitu ....
A. Parlemen
B. Kedutaan
C. Kementerian
Tenaga Kerja
D. Kementerian
Hukum dan HAM
E. Kementerian
Luar Negeri
19. Perjanjian Internasional berdasarkan subjeknya
dibedakan menjadi ....
A. Persetujuan dan Protokol
B. Konvensi dan Traktat
C. Perjanjian penting dan sederhana
D. Treaty contract dan law making
treaties
E. Perjanjain bilateral dan multilateral
20. Landasan ideologi politik luar negeri Indonesia
yaitu ....
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. UUD 1945
C. Pancasila
D. GBHN
E. Konvensi
21. Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan
....
A. Sosiokultural masyarakat
B. Sistem politik
C. Ideologi negara
D. Tujuan negara
E. Cita-cita bangsa
22. Perwakilan yang memiliki tugas dalam bidang
nonpolitik disebut ....
A. Duta Besar luar biasa
B. Kuasa Usaha
C. Perwakilan/Konsuler
D. Menteri
E. Duta Besar
23. Politik luar negeri Indonesia termasuk bagian
dari ....
A. Tujuan nasional
B. Kepentingan nasional
C. Cita-cita nasional
D. Politik nasional
E. Strategi nasional
24. KAA tahun 1955 pertama kali dilaksanakan di ...
A. Jakarta D. Sidoarjo
B. Bali E. Surabaya
C. Bandung
25. Di
bawah ini PBB di dirikan di kota ...
A. Washington D.
Church House
B. San Fransisco E. White House
C. New York
26. Di
bawah ini sekjend PBB yang pertama kali ialah ...
A. Ban
Ki-moon
B. Kofi Annan
C. U Thant
D. Franklin D. Roosevelt
E. Trygve Lie
27. Di bawah ini sekjend PBB pada saat ini
ialah ...
A. Ban
Ki-moon
B. Kofi Annan
C. U Thant
D. Franklin D. Roosevelt
E. Trygve Lie
28. Perwkakilan korps konsuler adalah jenis
perwakilan ....
A. Politis D.
Kebudayaan
B. Non
politis E.
Perdagangan
C. Ekonomis
29. Tahap-tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian
internasional yang telah disepakati disebut dengan istilah . . .
A. Adoption
D. Negotiation
B. Signature E. Authentication
C. Ratification
B. Signature E. Authentication
C. Ratification
30. Di bawah ini yang tidak termasuk
unsur yang dapat menjadi dasar tidak sahnya suaru perjanjian internasional
berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 adalah . . .
A. Pelanggaran kesepakatan
B. Penyalahgunaan wewenang
C. Kesalahan (error)
D. Penipuan
E. Paksaan
31. Proses terjadinya hubungan internasional
adalah, kecuali ....
A. Persahabatan
B. Persengketaan
C. Permusuhan
D. Ideologi
E. Peperangan
32. Salah
satu pola hubungan antar bangsa adalah ....
A. Pola hubungan sama derajat
B. Pola geografis
C. Pola hubungan politik
D. Pola ideologi
E. Pola konstitusi
33. Sarana hubungan internasional adalah dibawah
ini, kecuali ...
A. Diplomasi
B. Undang-Undang
C. Ekonomi
D. Propaganda
E. Kekuatan
militer dan perang
34. Faktor-faktor pendorong timbulnya hubungan
internasional adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal
dimaksud adalah, kecuali ....
A. Intervensi
Negara lain
B. Ekonomi
C. Politik
D. Sosial
Budaya
E. Pertahanan dan Keamanan
35. Representasi
adalah tugas seorang perwkilan diplomatik, artinya adalah ...
A. Melakukan protes, mengadakan penyelidikan,
mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya
B. Mengadakan
perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain
C. menelaah
setiap peristiwadi Negara penerima yang mungkindapat mempengaruhi kepentingan
negaranya
D. melindungi
pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri
E.
meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dengan Negara
penerima, baik dibidang ekonomi, kebudayaan dan IPTEK
36. Bidang ekonomi adalah salah satu tugas yang berhubungan dengan kekonsulan,
berikut ini adalah bagian-bagian bidang ekonomi kecuali .....
A. Pertukaran pelajar
B. Ekspor komoditas non migas
C. Promosi perdagangan
D. Mengawasi pelayanan perekonomian
E. Pelaksanaan perjanjian perdagangan
37.
Yang tidak termasuk sebagai perwakilan
diplomatic adalah....
A. Duta Besar
B. Presiden
C. Atase
D. Kuasa
Usaha
E. Menteri
Residen
38.
Salah satu contoh
persengketaan internasional adalah perebutan pulau sipadan dan ligitan antara
indonesia dengan . . .
A. Kamboja
D.
Australia
B. Singapura E. Filipina
C. Malaysia
C. Malaysia
39.
Perjanjian internasional
yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum
internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
di bidang hukum publik. Pengertian perjanjian internasional ini termuat dalam .
. .
A. Ensiklopedi
Indonesia
B. Kamus ilmiah populer
C. Kamus Besar Bahasa Indonesia
C. Kamus Besar Bahasa Indonesia
D. Ensiklopedia Inggris
Populer
E. UU No. 24 Tahun 2000
E. UU No. 24 Tahun 2000
40.
Politik Luar negeri yang bebas aktif memiliki prinsip pokok
sebagai berikut, kecuali ...
A. Negara kita bersahabat dengan segala
bangsa
B. Negara kita hanya berhubungan dengan Negara
yang menguntungkan Indonesia
C. Negara kita mengikat sendi-sendi
hukum internasional
D. Negara kita membantu pelaksanaan
keadilan social
E. Negara kita menjalankan politik damai
A. ESSAY
41. Sebutkan dan jelaskan dari Wujud Hubungan Internasional!.
42. Jelaskan pengertian perjanjian Internasional!.
43. Sebutkan 2 perbedaan antara
korps/perakilan diplomatik dengan korps/perwakilan konsuler!.
44. Jelaskan pengertian Hubungan Internasional!.
45. Sebutkan minimal 3 tujuan dibentuknya PBB!.
46.
Mengapa Hubungan Internasional menjadi penting bagi
suatu Negara ?
47.
Ada 5 Ancaman-ancaman terhadap keamanan Hubungan
internasional menurut Barry Duzan, Sebutkan !
48.
Didalam suatu
perjanjian Internasioonal diperlukan adanya ?
49.
Jelaskan Defenisi
dari perjanjian Internasional !
50.
Tulislah tahap-tahap perjanjian Internasional !
51.
Sebutkan beberapa istilah-istilah perjanjian
Internasional !
52.
Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, Sebutkan !
53.
Sebutkan hal-hal yang memuat delegasi RI yang perlu
mendapat persetujuan menteri!
54.
Posisi Indonesia, saran, dan penyusuaian yang dapat
dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
Kunci Jawaban
I.
PILIHAN GANDA
1.
E 11. A 21.
A 31. D
2.
B 12. A 22.
C 32.
C
3.
A 13. A 23.
D 33. C
4.
E 14. D 24.
A 34. A
5.
B 15. B 25.
D 35. D
6.
E 16. A 26.
D 36. C
7.
A 17. A 27.
B 37. D
8.
A 18. C 28. E 38.
A
9.
B 19. C 29.
A 39. D
10. D 20. D 30.
E 40. B
II.
PILIHAN GANDA
1.
C 11. C 21. D 31. D
2.
A 12. D 22.
C 32.
A
3.
D 13. D 23.
A 33. B
4.
C 14. E 24.
C 34. A
5.
E 15. D 25.
B 35. A
6.
E 16. A 26.
E 36. A
7.
B 17. C 27.
A 37. B
8.
E 18.
E 28. B 38.
C
9.
D 19. E 29.
B 39. E
10. C 20. C 30.
B 40. B
Komentar